Kontroversi pembahasan RAPBN 2016 masih berlanjut di DPR hingga saat ini. Ekonom Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Jakarta Salamuddin Daeng mengatakan, hal itu pasti terjadi karena RAPBN 2016 memang sedang diincar sejumlah pemangsa politik. Apalagi, RAPBN tersebut akan disahkan DPR, hari ini (30/10).
“Kini pemangsa mau melahap APBN melalui berbagai skema ribuan proyek infrastruktur, penyertaan modal ke BUMN, penyertaan modal ke lembaga keuangan international, seperti AIIB dan World Bank, untuk tujuan untuk melipatgandakan utang," kata Salamuddin Daeng yang juga Ketua Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) dalam keterangan pers yang dilansir dari JPNN, Kamis (29/10).
Menurutnya, di tengah jatuhnya harga komoditas seperti sawit, batubara, minyak, dan sumber daya alam lainnya, para pengusaha kelas atas yang bersembunyi di balik pejabat negara sedang berusaha memangsa APBN 2016.
Itulah, kata Salamuddin, alasan pengesahan RAPBN 2016 diperdebatkan dan terkesan ada sikap ambisius sejumlah pihak untuk memperjuangkannya dibanding saat pembahasan APBNP 2015. Padahal, imbuhnya, APBNP sebelumnya belum mencapai target.
"Ambisi ini akan dicapai dengan mencekik rakyat dengan pajak berlipat ganda, cukai yang selangit, dan berbagai pungutan yang mencekik leher. Tidak hanya itu, pemangsa dan drakula politik akan menjual negara kepada asing dengan mengemis utang luar negeri, menjual BUMN dan menjadikan APBN sebagai proyek bersama antara para taipan, saudagar,” paparnya.
Ia mengatakan, pemerintah seharusnya berhati-hati dengan pembahasan RAPBN 2016 itu. Pasalnya, kepemimpinan Presiden Joko Widodo saat ini dianggap lemah dengan sistem yang rentan sehingga mudah dimanfaatkan para pemegang kepentingan lain.
Posting Komentar